DAMPAK HASIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TERHADAP PERILAKU ANTI KORUPSI (STUDI EMPIRIK PADA ALUMNUS DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT) - Kurniadi, Adang (Jurnal Inspirasi, 2018)
Perilaku korupsi di lingkungan birokrasi belum menunjukkan penurunan. Berdasarkan Laporan ICW, kebanyakan pelaku korupsi adalah berlatar belakang PNS. Kondisi tersebut sangat tidak sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan good governance dan clean government dalam birokrasi Indonesia. Demikian pula kondisi saat ini di Jawa Barat. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu terus dilakukan terutama untuk menumbuhkan Perilaku Anti Korupsi di kalangan PNS. Pencegahan korupsi antara lain dilakukan melalui pembinaan pegawai, dan satu di antara beberapa instrumennya adalah melalui Diklat (BPKP, 2002:16). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hasil Diklat berupa kompetensi lulusan yang terdiri dari kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku terhadap Perilaku Anti Korupsi di kalangan PNS di Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei deskriptif. Responden penelitian adalah para alumnus Diklat Prajabatan Golongan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dengan sampel sebanyak 67 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik sampel acak. Pengumpulan data penelitian menggunakan empat cara yaitu pengamatan, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Analisis data terdiri dari analisis deskriptif dan analisis induktif/kuantitatif dengan menggunakan model statistik analisis jalur (path analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hasil Diklat berupa kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku berdampak positif terhadap Perilaku Anti Korupsi dengan masingmasing kontribusi sebesar 4,43% (pengetahuan), 25,50% (keterampilan), dan 31,26% (sikap dan perilaku). Dari ketiga aspek kompetensi tersebut, hanya aspek pengetahuan yang nilai kontribusinya dinyatakan tidak signifikan, sementara kompetensi sikap dan perilaku memberikan kontribusi dominan terhadap Perilaku Anti Korupsi. Secara simultan, kompetensi pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku memberikan dampak yang signifikan terhadap Perilaku Anti Korupsi pada alumnus Diklat Prajabatan Golongan III dengan kontribusi sebesar 61,30%. Hal ini bermakna bahwa meningkatnya kompetensi pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku akan dapat meningkatkan Perilaku Anti Korupsi di kalangan PNS. Kompetensi pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku perlu terus ditingkatkan dengan memerbaiki pencapaian indikator-indikator kompetensi yang dinyatakan rendah oleh alumnus. Implikasinya bahwa di dalam pelaksanaan Diklat Prajab III maupun diklat-diklat yang lain hendaknya lebih memerkuat pengembangan soft competency dibanding hard competency. Soft competency lulusan juga perlu dipupuk melalui pembinaan lingkungan kerja termasuk dukungan atasan dan teman sejawat sehingga kondusif terhadap tumbuhnya Perilaku Anti Korupsi. Hasil penelitian ini juga memberikan dukungan terhadap penerapan pola baru dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan sesuai dengan PERKALAN Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III, karena model Diklat Prajab III yang akan diterapkan relevan dengan implikasi hasil penelitian ini terutama yang berkaitan dengan arah Diklat untuk membentuk karakter PNS yang kuat, yang menjunjung tinggi standar etika publik, karakter yang dibutuhkan untuk tumbuh dan terpeliharanya Perilaku Anti Korupsi. Kata Kunci : Kompetensi, Perilaku Anti Korupsi, Alumnus.