Model Kemitraan dalam Implementasi Partisipasi Masyarakat pada Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Jawa Barat (The Partnership Model in The Implementation of Public Participation in Environmental Impact Assessment Process in West Java) - Wisandana, Wisandana (Jurnal Inspirasi, 2020)
This study is a comparative case study in which public participation conducted in three projects in West Java were observed during the process of making EIA. This research uses a qualitative approach, i.e. content analysis of related documents, literature, regulations, and the study results are validated by unstructured interviews with EIA practitioners and experts. The results of the study indicate that public participation in the EIA process has been carried out as a form of compliance with EIA procedures. In all EIA documents studied, it is safe to say that the public participation in this process of EIA is indeed one model of partnership. However, the effectiveness of public participation in terms of substance has not been optimally conducted. Therefore it is deemed necessary to explicitly regulate the role of regional, village officials, and environmental organizations as facilitators to accompany public consultations. ABSTRAK Kajian ini merupakan studi perbandingan terhadap 3 proyek di Jawa Barat dimana dilakukan observasi terhadap partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dalam proses AMDAL. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis konten terhadap dokumen, literatur, serta validasi temuan penelitian dengan wawancara tidak terstruktur terhadap para ahli dan praktisi di bidang AMDAL. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL telah dilaksanakan sebagai bentuk penaatan (compliance) terhadap prosedur AMDAL. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan telah dapat mewujudkan kesetaraan kedudukan diantara pihak – pihak yang terlibat dan hubungan kemitraan yang saling bermanfaat, sehingga merupakan suatu model kemitraan. Namun demikian efektivitas partisipasi masyarakat tersebut dari sisi substansi belum optimal. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur secara eksplisit peran perangkat daerah dan perangkat desa serta organisasi lingkungan sebagai fasilitator konsultasi publik.