Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Judicial Analysis of Corruption Crime Investigation by the Attorney General's Office)

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dalam situasi memprihatinkan  Berdasarkan makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b Jaksa diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, namun  hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan. Sehingga jelas kewenangan jaksa sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP serta peralihan HIR menjadi KUHAP didalam pasal 284 ayat (2). fungsi Jaksa telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, dan dalam tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi yang menjadi podasinya adalah dengan diperlakukannya secara konsisten Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.