MENAKAR TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PLAT MERAH DI KABUPATEN BOGOR
DOI:
https://doi.org/10.35880/.v9i2.3Abstract
Improving the quality of public services into a demand that is always voiced by various circles. Services that can satisfy
and meet the expectations of service seekers are rational reasons that are always put forward and become mandatory for
immediate response. This form of demands is the emergence of people’s aspirations to obtain quality public services. The
paradigm shift in the implementation of government in the form of wide implementation of regional autonomy, real and
responsible has made the Regional Government as the spearhead in the implementation of government tasks, especially
in providing services to the community. As a consequence of the change, it is necessary to rearrange various elements in
the system of governance as a manifestation of the implementation of regional autonomy. Because basically the purpose
of the implementation of regional autonomy is to improve the welfare of the community. In order to realize the desired
goals or objectives, it is necessary to develop local government apparatus capable of working professionally and public
service management which can be implemented effectively, efficiently and accountably. Local governments should be able
to build, improve and utilize the conducive regional institutions, so as to design easy, cheap and fast public service standards.
(Tandjung Djamaludin, 2004). The National Development Program (Propenas) mandates the need for a review of the quality
of public services to produce a Public Satisfaction Index as the embodiment of Good Governance in the form of accountability,
transparency, legal supremacy and addressing the needs of the community.
The previous papers discussed the public satisfaction index of public service in a regional apparatus organization with
their respective analysis, but this paper will discuss the index of public satisfaction in all public services in Bogor Regency
in order to review the synergy of public services in Bogor Regency. The research methodology used is literature review and
qualitative descriptive with sample of Organization of Regional Device giving of public service. This paper will contribute
to the importance of establishing a network of services that prioritizes the accessibility and quality of public services of
the government which are expected to jointly realize the vision of regional mission by ensuring synergic public services in
increasing community satisfaction.
References
Perlu dilanjutkan dengan penelitian yang lebih
mendalam dan spesifik untuk mendapatkan
gambaran yang lebih obyektif mengenai indeks
kepuasan masyarakat
Kegiatan penyusunan IKM perlu terus
dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk
meningkatkan kualitas dan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik
dengan membandingkan IKM terdahulu
secara berkala, jika mungkin survei dilakukan
tidak saja melalui metode survey/kuesioner
namun juga menjaring aspirasi masyarakat
melalui teknologi IT yang dilakukan secara
periodik (6 bulan sekali atau sekurangkurangnya
tahun sekali) secara berkelanjutan
dan atau dengan menggunakan metode lain,
Masing- masing OPD agar menjadikan nilai
indeks kepuasan masyarakat OPD lain sebagai
pembanding dalam upaya perbaikan dan
peningkatan kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
Hasil pengukuran IKM disampaikan kepada
pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk
akuntabilitas pencapaian indikator kinerja
setiap OPD pelayanan public
REFERENSI
Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah no 96 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah no 2 Tahun 2018 tentang
Standart Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016
Perangkat Daerah
Kepmenpan no 25 tahun 2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Instansi Pemerintah
Permenkes no 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
Pusat Kesehatan Masyarakat
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
RI, tahun 2014, Standart Akreditasi Puskesmas.
Irfan Islamy, 2009. Pelayanan Publik Dalam
Pemerintahan Yang Baik {Good Governance). fia-ub.
blogspot.com 2015
Moleong, Lexy J, 2007. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya







